UNGARAN | RADAR007.NET – Proyek Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyisakan sejumlah pertanyaan. Mulai dari nilai kontrak yang tidak tercantum pada papan informasi, kejelasan progres pekerjaan, pembuktian mutu konstruksi, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hasil pantauan dan dokumentasi lapangan pada Selasa (27/10/2026) memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas di area konstruksi tanpa rompi keselamatan yang terlihat jelas. Pada saat bersamaan, papan informasi proyek tidak menampilkan nilai kontrak dalam rupiah.
Kondisi ini menjadi perhatian karena proyek pengendalian banjir berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan anggaran negara. Pihak pelaksana serta pengawas perlu memberikan penjelasan terbuka agar pertanyaan publik tidak berkembang tanpa kejelasan data.
NILAI KONTRAK TAK TERCANTUM, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Papan proyek mencantumkan pekerjaan Pengendalian Banjir DAS Garang, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, serta sejumlah nama perusahaan, yakni PT Antusias Raya, PT Mitra Utama Kenzo, dan PT Wijaya Karya Semesta.
Informasi lain yang tertera meliputi tanggal kontrak 8 Mei 2026, tahun anggaran 2026, nomor kontrak, dan waktu pelaksanaan selama 215 hari.
Namun, nilai kontrak dalam rupiah tidak tercantum pada papan informasi yang diamati di lokasi.
Ketiadaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi anggaran. Publik membutuhkan kejelasan mengenai nilai pekerjaan, sumber pendanaan, dan ruang lingkup kegiatan agar pelaksanaan proyek dapat diawasi berdasarkan data.
Pihak BBWS Pemali Juana dan pelaksana proyek perlu menjelaskan nilai kontrak serta informasi anggaran yang dapat diakses masyarakat.
Kondisi papan informasi tersebut belum membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Namun, transparansi merupakan aspek penting dalam pertanggungjawaban pekerjaan yang dibiayai negara.
WAKIL MANDOR MENGAKU BELUM MENGETAHUI JADWAL
Persoalan berikutnya menyangkut jadwal dan progres pekerjaan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Selasa (27/10/2026), wakil mandor mengaku belum mengetahui secara pasti waktu mulai dan batas akhir penyelesaian pekerjaan.
“Saya juga kurang tahu mulai dan selesainya kapan, sampai kapan. Saya masih baru di sini,” ujarnya.
Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa narasumber belum mengetahui secara terperinci jadwal proyek. Meski demikian, hal itu tidak serta-merta membuktikan pekerjaan mengalami keterlambatan.
Dengan durasi pelaksanaan 215 hari, pihak pelaksana dan pengawas perlu menjelaskan tanggal mulai efektif, batas akhir kontrak, target penyelesaian, serta persentase progres fisik berdasarkan laporan terakhir.
Jadwal pekerjaan harus jelas. Progres harus terukur. Pengawasan harus bisa dipertanggungjawabkan.
Masyarakat membutuhkan data aktual untuk mengetahui perkembangan proyek, bukan sekadar mengandalkan pengamatan visual di lapangan.
MUTU KONSTRUKSI DIKLAIM BAGUS, PEMBUKTIAN TEKNIS DIPERLUKAN
Di lokasi terlihat pekerjaan konstruksi di tepi sungai, termasuk bekisting, besi tulangan, dan material tanah.
Ketika ditanya mengenai kualitas pengecoran, wakil mandor memberikan penilaian positif berdasarkan pengamatannya.
“Setahu saya sudah. Untuk pengecoran, tingkat kekerasannya juga sudah bagus, termasuk lebih bagus ini daripada yang lain,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian narasumber dan belum dapat menggantikan hasil pemeriksaan teknis.
Kualitas beton perlu dibuktikan melalui pengujian sesuai spesifikasi kontrak. Pemeriksaan juga diperlukan terhadap pemasangan tulangan, dimensi konstruksi, metode pelaksanaan, dan kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar teknis.
Karena itu, konsultan pengawas dan pihak pelaksana perlu menjelaskan hasil pemeriksaan mutu yang telah dilakukan, termasuk dokumen pengujian beton apabila dipersyaratkan dalam kontrak.
Tanpa data tersebut, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis.
APD PEKERJA JADI PERHATIAN, PENERAPAN K3 PERLU DIPASTIKAN
Aspek keselamatan pekerja turut menjadi sorotan dalam pantauan proyek DAS Garang.
Dokumentasi di lokasi memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas tanpa rompi keselamatan yang tampak jelas. Namun, foto tersebut belum cukup untuk memastikan seluruh pekerja tidak menggunakan APD atau menyimpulkan telah terjadi pelanggaran K3.
Kondisi sebenarnya perlu diperiksa langsung, termasuk kelengkapan APD berdasarkan risiko pekerjaan dan penerapan prosedur keselamatan di lokasi konstruksi.
Saat ditanya mengenai pencegahan kecelakaan kerja, wakil mandor menyebut penggunaan sepatu serta pentingnya kehati-hatian pekerja.
“Sepatu. APD sepatu juga. Apalagi untuk yang rawan-rawan seperti itu, harus berhati-hati. Pekerjanya juga harus saling menjaga diri sendiri,” tuturnya.
Penggunaan sepatu keselamatan dan kewaspadaan merupakan bagian dari perlindungan pekerja. Namun, penerapan K3 tidak cukup hanya mengandalkan kehati-hatian individu.
Pelaksana harus memastikan ketersediaan dan penggunaan APD sesuai risiko, penerapan prosedur keselamatan, serta pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Pihak pengawas juga perlu memastikan ketentuan keselamatan dijalankan secara konsisten.
Pertanyaan yang membutuhkan jawaban ialah bagaimana penerapan K3 diawasi dan bagaimana pihak pelaksana memastikan pekerja memperoleh perlindungan sesuai risiko pekerjaan masing-masing.
BBWS PEMALI JUANA DAN PELAKSANA PERLU BUKA DATA
Proyek pengendalian banjir memiliki peran penting dalam upaya mengurangi risiko banjir. Karena itu, mutu konstruksi, ketepatan waktu, transparansi anggaran, dan keselamatan pekerja harus menjadi perhatian bersama.
BBWS Pemali Juana, perusahaan pelaksana, serta konsultan pengawas perlu memberikan klarifikasi mengenai:
- Nilai kontrak dan sumber pendanaan proyek.
- Jadwal efektif pelaksanaan serta batas akhir kontrak.
- Persentase progres fisik berdasarkan laporan terakhir.
- Hasil pemeriksaan dan pengujian mutu konstruksi.
- Penerapan APD dan prosedur K3 di lapangan.
- Hasil evaluasi konsultan pengawas terhadap pekerjaan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari BBWS Pemali Juana maupun perusahaan yang tercantum pada papan proyek terkait sejumlah persoalan tersebut.
RADAR007.NET membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan dokumen dan data yang dapat diverifikasi.
Perlu ditegaskan, sorotan ini belum membuktikan adanya penyimpangan anggaran, kegagalan konstruksi, keterlambatan pekerjaan, maupun pelanggaran keselamatan kerja. Penilaian atas hal-hal tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang memadai.
Meski demikian, pertanyaan publik tidak semestinya dibiarkan tanpa penjelasan. Keterbukaan informasi, laporan progres, bukti mutu konstruksi, dan penerapan K3 merupakan bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Proyek pengendalian banjir bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik. Anggaran harus transparan, mutu harus teruji, jadwal harus jelas, dan keselamatan pekerja wajib diperhatikan.
Kini, penjelasan dari BBWS Pemali Juana, pelaksana, dan konsultan pengawas diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan proyek DAS Garang di Susukan.
[Roy & Tiem]
