JAKARTA | RADAR007.NET – Kehidupan ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit selama dua tahun terakhir menjadi sorotan Prof Dr Sutan Nasomal, SH, MH. Ia menilai penurunan daya beli, sulitnya memperoleh pekerjaan, meningkatnya beban kebutuhan pokok, hingga persoalan penegakan hukum harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Sutan Nasomal, keluhan masyarakat mengenai sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan selama dua tahun terakhir agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Dr Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, termasuk media luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantor pusat PAMID di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Menyikapi aduan masyarakat bahwa hidup makin susah saat ini, menurut saya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya dirasakan manfaatnya oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sutan Nasomal.
Ia menilai keluhan mengenai mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya mencari penghasilan, serta tekanan akibat berbagai kewajiban dan peraturan perlu ditanggapi secara bijaksana. Menurutnya, pelaksanaan aturan, termasuk penagihan pajak, harus tetap mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat.
Aksi Mahasiswa Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Sutan Nasomal juga menyoroti aksi penyampaian aspirasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, demonstrasi damai merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi.
RADAR007.NET
Prof Dr Sutan Nasomal: Hidup Makin Susah, Aspirasi Rakyat dalam Aksi Demo Harus Didengar Pemerintah
JAKARTA – Kehidupan ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit selama dua tahun terakhir menjadi sorotan Prof Dr Sutan Nasomal, SH, MH. Ia menilai penurunan daya beli, sulitnya memperoleh pekerjaan, meningkatnya beban kebutuhan pokok, hingga persoalan penegakan hukum harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Sutan Nasomal, keluhan masyarakat mengenai sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan selama dua tahun terakhir agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan bawah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Dr Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, termasuk media luar negeri, melalui sambungan telepon seluler dari kantor pusat PAMID di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
“Menyikapi aduan masyarakat bahwa hidup makin susah saat ini, menurut saya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah. Jangan sampai kebijakan yang dibuat hanya dirasakan manfaatnya oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sutan Nasomal.
Ia menilai keluhan mengenai mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya mencari penghasilan, serta tekanan akibat berbagai kewajiban dan peraturan perlu ditanggapi secara bijaksana. Menurutnya, pelaksanaan aturan, termasuk penagihan pajak, harus tetap mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat masyarakat.
Aksi Mahasiswa Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Sutan Nasomal juga menyoroti aksi penyampaian aspirasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, demonstrasi damai merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang harus dihormati dalam kehidupan demokrasi.
Ia menyayangkan apabila aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak mendapatkan tanggapan memadai dari para pemangku kebijakan. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat untuk mendengarkan langsung tuntutan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga perwakilan.
“Pemerintah dan wakil rakyat seharusnya membuka ruang dialog. Aspirasi mahasiswa jangan hanya didengar ketika demonstrasi berlangsung, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan masa lalu. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara objektif, termasuk terhadap pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan upaya pencegahan bencana ekologis.
Menurut Sutan Nasomal, penanganan bencana tidak seharusnya diwarnai saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dan kejelasan tanggung jawab dinilai penting agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan serta bantuan yang dibutuhkan.
Lima Tuntutan Mahasiswa yang Perlu Ditanggapi
Sutan Nasomal menilai sejumlah tuntutan mahasiswa perlu menjadi bahan pembahasan serius pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup persoalan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pertama, penetapan status bencana nasional dan penindakan korporasi. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab serta pembenahan tata kelola lahan.
Kedua, reorientasi APBN untuk kepentingan rakyat. Mahasiswa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat. Mereka juga menyoroti penggunaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi prioritas, efektivitas, transparansi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ketiga, penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar. Mahasiswa mendesak pemerintah memperhatikan keterjangkauan biaya pendidikan, memperluas akses air bersih dan fasilitas kesehatan, serta membuka lapangan kerja berkualitas agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang layak.
Keempat, penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan KKN. Mereka meminta penegakan hukum berjalan adil dan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi sorotan, disertai tuntutan peninjauan terhadap regulasi kontroversial, termasuk UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.
Kelima, kebebasan berpendapat, penegakan HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil. Mahasiswa menuntut perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat, penuntasan kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil, pembebasan tahanan politik sesuai tuntutan mereka, serta penghentian praktik militerisasi yang dinilai mengancam ruang sipil.
Pemerintah Diminta Lebih Peka terhadap Kondisi Masyarakat
Sutan Nasomal menegaskan, persoalan ekonomi dan sosial tidak cukup dijawab dengan pernyataan atau program di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan masyarakat luas.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan anggaran, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan.
“Pemerintah RI harus lebih peka terhadap jeritan dan air mata rakyat. Jangan sampai masyarakat terus dibebani persoalan ekonomi, sementara kebijakan yang dijalankan belum memberikan manfaat secara merata. Hindari akrobat politik yang justru berpotensi menambah beban penderitaan masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan, memperkuat dialog dengan masyarakat, serta memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan publik.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal, SH, MH
Penulis: Nofis AH
Media: RADAR007.NET
Ia menyayangkan apabila aspirasi yang disampaikan mahasiswa tidak mendapatkan tanggapan memadai dari para pemangku kebijakan. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat untuk mendengarkan langsung tuntutan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga perwakilan.
“Pemerintah dan wakil rakyat seharusnya membuka ruang dialog. Aspirasi mahasiswa jangan hanya didengar ketika demonstrasi berlangsung, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan masa lalu. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara objektif, termasuk terhadap pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan upaya pencegahan bencana ekologis.
Menurut Sutan Nasomal, penanganan bencana tidak seharusnya diwarnai saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi dan kejelasan tanggung jawab dinilai penting agar masyarakat terdampak memperoleh perlindungan serta bantuan yang dibutuhkan.
Lima Tuntutan Mahasiswa yang Perlu Ditanggapi
Sutan Nasomal menilai sejumlah tuntutan mahasiswa perlu menjadi bahan pembahasan serius pemerintah. Tuntutan tersebut mencakup persoalan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Pertama, penetapan status bencana nasional dan penindakan korporasi. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis lainnya sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab serta pembenahan tata kelola lahan.
Kedua, reorientasi APBN untuk kepentingan rakyat. Mahasiswa meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat. Mereka juga menyoroti penggunaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi prioritas, efektivitas, transparansi, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ketiga, penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar. Mahasiswa mendesak pemerintah memperhatikan keterjangkauan biaya pendidikan, memperluas akses air bersih dan fasilitas kesehatan, serta membuka lapangan kerja berkualitas agar masyarakat memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang layak.
Keempat, penghentian penyalahgunaan hukum dan pemberantasan KKN. Mereka meminta penegakan hukum berjalan adil dan tidak digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) juga menjadi sorotan, disertai tuntutan peninjauan terhadap regulasi kontroversial, termasuk UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.
Kelima, kebebasan berpendapat, penegakan HAM, dan penghentian militerisasi di ruang sipil. Mahasiswa menuntut perlindungan kebebasan menyampaikan pendapat, penuntasan kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum yang adil, pembebasan tahanan politik sesuai tuntutan mereka, serta penghentian praktik militerisasi yang dinilai mengancam ruang sipil.
Pemerintah Diminta Lebih Peka terhadap Kondisi Masyarakat
Sutan Nasomal menegaskan, persoalan ekonomi dan sosial tidak cukup dijawab dengan pernyataan atau program di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata, terukur, dan dapat dirasakan masyarakat luas.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan anggaran, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintahan.
“Pemerintah RI harus lebih peka terhadap jeritan dan air mata rakyat. Jangan sampai masyarakat terus dibebani persoalan ekonomi, sementara kebijakan yang dijalankan belum memberikan manfaat secara merata. Hindari politik yang justru berpotensi menambah beban penderitaan masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan, memperkuat dialog dengan masyarakat, serta memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan publik.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal, SH, MH
Penulis : Nofis AH
