BATU BARA | RADAR007.NET — Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD H. OK Arya Zulkarnain, Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menyusul pemberitaan mengenai penundaan operasi pasien yang diduga berkaitan dengan kekosongan obat anestesi atau obat bius.
Dalam sidak tersebut, Syafrizal meninjau sejumlah ruang pelayanan pasien dan bagian farmasi. Ia juga berdialog dengan pasien, keluarga pasien, serta manajemen rumah sakit untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelayanan kesehatan, khususnya terkait ketersediaan obat dan koordinasi antarunit.
Persoalan ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara karena ketersediaan obat, kesiapan tenaga medis, serta kepastian jadwal tindakan merupakan unsur penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kekosongan Propofol Jadi Perhatian
Kasus penundaan operasi tersebut dialami Suhartono (58), warga Desa Mangke Lama, yang dijadwalkan menjalani operasi kelenjar pada Senin (26/10/2026).
Berdasarkan penjelasan awal manajemen rumah sakit, penundaan terjadi karena obat anestesi jenis Propofol tidak tersedia saat dibutuhkan. Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan keterlambatan pasokan dari distributor resmi melalui sistem e-Katalog, sementara kebutuhan obat meningkat seiring bertambahnya jumlah pasien yang menjalani tindakan bedah.
Pihak rumah sakit juga menyampaikan bahwa terdapat persoalan komunikasi antara petugas ruang bedah dan bagian farmasi terkait ketersediaan obat. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi agar kesiapan obat dapat dipastikan sebelum tindakan operasi dilaksanakan.
Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain, dr. Yufly Yanza, M.K.M., menyampaikan permohonan maaf kepada pasien dan keluarganya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Menurutnya, keputusan menunda operasi diambil oleh dokter anestesi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan pasien (patient safety).
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pasien dan keluarga. Penundaan dilakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan pasien, sementara rumah sakit melakukan koordinasi dan pengadaan darurat untuk mempercepat ketersediaan obat,” ujar dr. Yufly Yanza.
Manajemen rumah sakit menjelaskan bahwa kondisi pasien tetap dipantau dan keluarga telah diberikan penjelasan mengenai alasan penundaan. Operasi kemudian dijadwalkan ulang pada Selasa (27/10/2026).
Meski demikian, kejadian tersebut menyoroti pentingnya sistem pengelolaan persediaan obat yang terencana, komunikasi internal yang efektif, serta mekanisme antisipasi terhadap keterlambatan pasokan.
Wabup Tekankan Evaluasi Menyeluruh
Dalam pertemuan dengan manajemen rumah sakit, Syafrizal menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius, terutama menyangkut koordinasi antara bagian farmasi, tenaga medis, dan petugas ruang bedah.
Menurutnya, perencanaan kebutuhan obat harus dilakukan secara cermat agar ketersediaan obat dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan jadwal tindakan medis.
Antisipasi terhadap keterlambatan distribusi dari pemasok juga perlu diperkuat melalui pemantauan stok, perencanaan pengadaan, serta mekanisme komunikasi yang jelas di lingkungan rumah sakit.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar persoalan administratif maupun kendala logistik tidak berujung pada terganggunya pelayanan kepada pasien.
Syafrizal juga menegaskan bahwa apabila evaluasi menemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur, manajemen harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara, lanjutnya, berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembenahan tata kelola, pemenuhan kebutuhan peralatan medis, serta peningkatan fasilitas rumah sakit.
Pelayanan Prima Harus Diiringi Kepastian Medis
Selain meninjau bagian farmasi, Wakil Bupati turut berdialog dengan pasien dan keluarga pasien untuk mendengarkan secara langsung pengalaman mereka selama memperoleh pelayanan di RSUD H. OK Arya Zulkarnain.
Sejumlah pasien dan keluarga yang ditemui menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah daerah serta kenyamanan pelayanan yang mereka rasakan.
Namun, apresiasi terhadap pelayanan tersebut tidak menghilangkan pentingnya evaluasi atas insiden penundaan operasi. Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari keramahan petugas, tetapi juga dari kesiapan obat, ketepatan prosedur, komunikasi yang transparan, dan kepastian penanganan medis sesuai kondisi pasien.
Karena itu, manajemen RSUD diharapkan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem logistik farmasi dan koordinasi internal. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah.
Di sisi lain, Syafrizal mengimbau insan pers agar tetap mengedepankan verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebelum menerbitkan pemberitaan. Menurutnya, akurasi informasi merupakan bagian penting dalam menyampaikan persoalan pelayanan publik kepada masyarakat.
Sidak ini diharapkan tidak berhenti sebagai respons atas pemberitaan, tetapi menjadi momentum bagi manajemen rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan secara berkelanjutan.
(Erwanto)
