JAKARTA, Radar007.net – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (PP GPMN) secara tegas menolak wacana pengusungan Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia. PP GPMN menilai, dinamika suksesi kepemimpinan nasional harus berpijak pada konstitusi, kedaulatan rakyat, dan kepentingan bangsa, bukan menjadi ajang kompromi maupun transaksi politik antarelite.
Ketua Umum PP GPMN, Luthfi Zainul Arifin, S.Kom., menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas politik atau instrumen untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan jadikan kekuasaan sebagai ruang transaksi elite! Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, apalagi alat untuk membangun kompromi demi kepentingan segelintir kelompok. Kepemimpinan nasional harus berpijak pada konstitusi, kepentingan rakyat, dan legitimasi demokratis,” tegas Luthfi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu, setiap wacana mengenai perubahan konfigurasi kepemimpinan nasional harus disikapi secara terbuka, transparan, serta mengedepankan mekanisme konstitusional.
Luthfi mengingatkan, pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional tidak semestinya terjebak pada perebutan jabatan dan kalkulasi politik elite. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, stabilitas nasional terjaga, serta kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Di tengah persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan ketimpangan sosial, rakyat membutuhkan kepastian kebijakan serta kerja nyata pemerintah. Jangan sampai energi politik nasional justru habis untuk manuver kekuasaan dan perebutan posisi yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
PP GPMN memandang, suara kritis pemuda dan mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan. Sikap organisasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab publik.
Lebih lanjut, PP GPMN meminta seluruh pihak menghormati ketentuan hukum dan mekanisme konstitusional dalam setiap proses yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Setiap perubahan dalam konfigurasi kepemimpinan nasional harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.
“Kami tidak ingin masa depan bangsa ditentukan hanya melalui kesepakatan di ruang-ruang elite. Indonesia terlalu besar untuk dikelola berdasarkan kepentingan segelintir kelompok. Kekuasaan harus diabdikan untuk rakyat, bukan rakyat yang dikorbankan demi kekuasaan,” tandas Luthfi.
PP GPMN mengajak kalangan pemuda, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk terus mengawal demokrasi, menjaga konstitusi, serta memastikan setiap dinamika politik nasional tetap berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
PENGURUS PUSAT
GERAKAN PEMUDA DAN MAHASISWA NUSANTARA (PP GPMN)
Luthfi Zainul Arifin, S.Kom.
Ketua Umum










