Dugaan Ancaman Pengusiran terhadap H. Iyan Sopian, Rahman: Jangan Jadikan Desa sebagai Alat Intimidasi, Semua Harus Tunduk pada Hukum!

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BULELENG, RADAR007.NET – Dugaan pernyataan bernada ancaman pengusiran terhadap H. Iyan Sopian menuai keberatan keras dari pihak pendampingnya, Rahman, yang juga menjabat Ketua Lembaga Reclassering Indonesia Wilayah Bali. Ia meminta pihak-pihak terkait menghentikan segala bentuk tekanan dan tidak menjadikan lingkungan desa sebagai alat untuk mengintimidasi warga yang sedang memperjuangkan haknya melalui jalur hukum.

Persoalan semakin serius setelah inisial M diduga oknum pemerintah desa selaku Kadus (Kepala dusun) Pegametan, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pihak yang berseberangan dengan H. Iyan Sopian. Diduga mendatangi rumah warga dan menyampaikan kepada Noval, anak H. Iyan Sopian, bahwa keluarganya akan diusir dari desa apabila persoalan tersebut terus dilanjutkan.

Jika pernyataan itu benar disampaikan, publik patut mempertanyakan: Atas dasar kewenangan apa seseorang dapat mengancam mengusir warga dari desanya hanya karena memperjuangkan hak dan kepentingan hukumnya?

Rahman menilai, pernyataan semacam itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, dugaan ancaman tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, serta mengganggu ketenangan keluarga yang tengah menghadapi persoalan hukum.

Baca Juga  Usai Terpilih Aklamasi, Ketum GWI Syamsul Bahri Matangkan Safari Kerja Nasional, Banten Jadi Titik Awal Konsolidasi

“Kami keberatan keras atas dugaan pernyataan tersebut. Jangan sampai seseorang merasa memiliki kekuasaan untuk mengancam mengusir warga hanya karena persoalan hukum belum selesai. Negara ini negara hukum, bukan negara yang membenarkan tekanan dan intimidasi,” tegas Rahman, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada ancaman, tekanan sosial, ataupun upaya membungkam seseorang yang sedang memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang sah.

Jangan Ada Hukum Rimba Ditengah Masyarakat!

Rahman mengingatkan bahwa persoalan yang melibatkan kedua belah pihak harus diselesaikan melalui pembuktian dan mekanisme hukum, bukan dengan pernyataan yang berpotensi menekan atau menakut-nakuti keluarga pihak lain.

Pihaknya juga menyinggung Pasal 448 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pemaksaan secara melawan hukum. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, serta terpenuhinya seluruh unsur pidana.

Baca Juga  Rutan Salatiga Ikuti Rapat PDPB KPU, Data Warga Binaan Dicek Berkala

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepala desa dan jajarannya menjalankan pemerintahan desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan kewenangan itu bersifat pelayanan dan pemerintahan, bukan kewenangan untuk mengusir atau menghukum warga secara sepihak pasal 28 D ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) undang-undang 1945 menjamin kedudukan yang sama dihadapan hukum. pasal 28 G ayat (1) undang-undang 1945 juga menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan pasal 448 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pemaksaan secara melawan hukum.

“Kami tidak mencari kegaduhan. Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik sosial. Tetapi perlu dipahami, memperjuangkan hak melalui jalur hukum bukanlah perbuatan yang dapat dibalas dengan ancaman pengusiran. Jika ada pihak yang merasa memiliki bukti atau dasar hukum, silakan buktikan melalui jalur hukum, bukan melalui tekanan,” lanjutnya.

Baca Juga  MPW Pemuda Pancasila Malaysia Hadiri Renungan Suci Hari Kesaktian Pancasila Di Sumatera Utara 

Rahman menegaskan, pihaknya tetap membuka ruang penyelesaian secara damai dan bermartabat. Namun, penghormatan terhadap hak hukum H. Iyan Sopian beserta keluarganya merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

Publik Menunggu Sikap dan Klarifikasi Pihak Terkait

Kini, persoalan tersebut menyisakan pertanyaan penting: apakah dugaan pernyataan ancaman pengusiran itu benar disampaikan, dan apa dasar pihak yang bersangkutan menyampaikan pernyataan tersebut?

Klarifikasi dari M sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik yang semakin luas.

Jangan sampai konflik kepentingan antarwarga berubah menjadi tekanan sosial yang mengancam rasa aman masyarakat.

Hukum harus menjadi panglima, bukan ancaman pengusiran yang menjadi alat untuk memenangkan perselisihan.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih berupaya memperoleh keterangan dari Mariyati.

Media ini membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.

 

Sumber Keterangan: LRI BALI 

Berita Terkait

Kapolda Kaltara Disorot! Penangkapan Warga di Parepare dan Penyitaan Fortuner Dipertanyakan
Tak Main-Main! Polsek Langgam Ingatkan Pelajar: Stop Bullying, Junjung Tinggi Persaudaraan
Malam Hari Rawan Kejahatan, Polsek Langgam Sisir Pos Kamling
PHMI Gempur Kejari Depok: Uang Negara Bukan Uang Pribadi, Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Disdik!
Tolak Wacana Dasco Jadi Wapres, GPMN Desak Kepemimpinan Nasional Berpihak kepada Rakyat
Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil
Islam Diplomacy Course Perkuat Kepemimpinan Muslim dan Wawasan Diplomasi Global
Dugaan Rp50 Juta Belum Tuntas, Nama Dewan Pers Dibawa-bawa, Radar007.net Diadukan ke Polres Wajo! Ada Apa?

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:34 WIB

Dugaan Ancaman Pengusiran terhadap H. Iyan Sopian, Rahman: Jangan Jadikan Desa sebagai Alat Intimidasi, Semua Harus Tunduk pada Hukum!

Rabu, 18 November 2026 - 21:31 WIB

Kapolda Kaltara Disorot! Penangkapan Warga di Parepare dan Penyitaan Fortuner Dipertanyakan

Rabu, 18 November 2026 - 21:16 WIB

Tak Main-Main! Polsek Langgam Ingatkan Pelajar: Stop Bullying, Junjung Tinggi Persaudaraan

Rabu, 18 November 2026 - 13:53 WIB

Malam Hari Rawan Kejahatan, Polsek Langgam Sisir Pos Kamling

Rabu, 18 November 2026 - 13:21 WIB

PHMI Gempur Kejari Depok: Uang Negara Bukan Uang Pribadi, Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Disdik!

Rabu, 18 November 2026 - 06:56 WIB

Tolak Wacana Dasco Jadi Wapres, GPMN Desak Kepemimpinan Nasional Berpihak kepada Rakyat

Selasa, 17 November 2026 - 23:02 WIB

Iwan Sumule Nilai Sufmi Dasco Representasi Kuat Kepemimpinan Sipil

Selasa, 17 November 2026 - 18:13 WIB

Islam Diplomacy Course Perkuat Kepemimpinan Muslim dan Wawasan Diplomasi Global

Berita Terbaru