BATU BARA, RADAR007.NET – Aktivitas pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan jerigen di SPBU 14.212.216, Jalan Asian Highway No. 25, Petatal, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, kembali menjadi sorotan. Meski informasi dugaan tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH), aktivitas serupa disebut masih ditemukan di lapangan.
Berdasarkan pantauan awak media pada Sabtu (14/11/2026), sejumlah jerigen terlihat digunakan untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Bahkan, pada Jumat malam (6/11) sebelumnya, awak media menemukan aktivitas pengisian menggunakan jerigen di SPBU tersebut.
Temuan berulang ini memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM. Apakah pengisian tersebut telah dilengkapi dokumen rekomendasi yang sah, sesuai peruntukan, serta tercatat dalam sistem distribusi? Hal inilah yang perlu dijawab secara terbuka oleh pengelola SPBU maupun instansi berwenang.
Respons Polisi Sudah Ada, Tetapi Pengawasan di Lapangan Dipertanyakan
Sebelumnya, awak media telah berupaya meminta tanggapan Kasat Reskrim Polres Batu Bara, AKP Binrod Situngkir, S.H., M.H., melalui pesan WhatsApp pada 11 November 2026.
Menanggapi informasi tersebut, Kasat Reskrim memberikan jawaban singkat, “Baik bang. Trima kasih infonya.”
Respons tersebut menjadi catatan bahwa informasi dari media telah diterima. Namun, masyarakat tentu membutuhkan kejelasan lebih lanjut mengenai tindak lanjutnya, terutama ketika aktivitas serupa kembali ditemukan dalam pemantauan berikutnya.
Perlu ditegaskan, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa aparat sengaja membiarkan atau menutup mata. Akan tetapi, apabila laporan informasi telah diterima dan dugaan aktivitas berulang masih ditemukan, transparansi tindak lanjut menjadi hal yang patut dipertanyakan.
Payung Hukum: Penyalahgunaan BBM Dapat Berujung Pidana
Dalam perspektif hukum, pengawasan distribusi BBM mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahan ketentuannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal 55 UU Migas mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penindakan apabila unsur penyalahgunaan BBM yang disubsidi pemerintah terbukti terpenuhi. Namun, penerapannya harus berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan proses hukum.
Selain itu, Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 mengatur mekanisme pembelian BBM tertentu dan BBM khusus penugasan menggunakan surat rekomendasi.
Dalam ketentuan tersebut, pembelian menggunakan jerigen dimungkinkan bagi konsumen pengguna yang memenuhi persyaratan dan memiliki surat rekomendasi yang sah. Penyalur juga wajib memastikan penyaluran tepat sasaran dan tepat volume.
Artinya, keberadaan jerigen bukan satu-satunya indikator pelanggaran. Legalitas dokumen, identitas penerima, kuota, peruntukan, serta kemungkinan penjualan kembali harus diperiksa secara menyeluruh.
Pertamina dan APH Didesak Lakukan Pemeriksaan
Masyarakat meminta Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta Polres Batu Bara tidak berhenti pada penerimaan informasi, tetapi melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap aktivitas operasional SPBU 14.212.216 Petatal.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup:
1. Rekaman CCTV dan catatan transaksi penjualan BBM.
2. Identitas pihak yang melakukan pengisian menggunakan jerigen.
3. Keabsahan surat rekomendasi dan kesesuaian kuota pembelian.
4. Volume serta frekuensi pengisian BBM menggunakan jerigen.
5. Asal-usul dan tujuan penyimpanan BBM apabila ditemukan tempat penampungan.
6. Kesesuaian stok fisik dengan catatan penyaluran.
7. Kepatuhan pengelola SPBU terhadap ketentuan distribusi BBM.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Jangan Biarkan Pengawasan Hanya Menjadi Formalitas
Distribusi BBM bukan sekadar persoalan transaksi antara penjual dan pembeli. Di dalamnya terdapat kepentingan publik, pengendalian energi, serta tanggung jawab negara untuk memastikan BBM disalurkan sesuai peruntukannya.
Jika dugaan penyimpangan benar terjadi, dampaknya bukan hanya menyangkut tata kelola SPBU, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat dan mengganggu ketepatan distribusi energi.
Publik tidak membutuhkan sekadar jawaban bahwa informasi telah diterima. Publik membutuhkan tindakan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pelanggaran di SPBU 14.212.216 Petatal masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana yang terbukti.
Redaksi RADAR007.NET membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan kepada pengelola SPBU 14.212.216 Petatal, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta Polres Batu Bara sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
( RED )










