ACEH TIMUR, Radar007.net — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) di Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi sorotan serius Laskar Antikorupsi Indonesia (LAKI).
Bukan hanya dugaan pungutan Rp50.000 per drum minyak, persoalan ini juga menyeret isu dugaan setoran kepada oknum di lingkungan kepolisian serta pencemaran lingkungan yang disebut-sebut mengancam lahan persawahan masyarakat.
Ketua LAKI Aceh Timur, Saiful Anwar, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun, pungutan tersebut diduga berlangsung dari hasil minyak aktivitas illegal drilling di Desa Lhok Meure dan Desa Lhok Leumak, Kecamatan Darul Ihsan.
Seorang pria berinisial JF disebut-sebut diduga memiliki peran dalam pengendalian pungutan tersebut. Bahkan, muncul informasi yang mengaitkan aliran pungutan dengan dugaan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan Polres Aceh Timur.
Jika informasi ini benar, siapa yang mengendalikan praktik tersebut? Ke mana aliran uangnya? Benarkah ada pihak yang menerima setoran?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Aparat penegak hukum harus menelusuri aliran uang, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, serta membuka hasil penyelidikan kepada masyarakat. Jangan sampai dugaan serius ini berhenti sebatas isu tanpa kejelasan hukum.
Sawah Petani Diduga Tercemar, Siapa Bertanggungjawab?
Persoalan semakin memprihatinkan karena aktivitas illegal drilling tersebut juga diduga menimbulkan pencemaran lingkungan.
Informasi yang diterima LAKI menyebutkan limbah minyak dari lokasi pengeboran diduga mengalir melalui saluran irigasi hingga mencemari areal persawahan di tiga gampong, yakni Panton Meureubo, Seuneubok Teungoh, dan Seuneubok Kulam.
Jika dugaan ini terbukti, dampaknya bukan perkara sepele. Tanah pertanian berpotensi rusak, saluran irigasi tercemar, produktivitas sawah terancam, dan petani harus menanggung risiko dari aktivitas yang bukan mereka kendalikan.
Lantas, siapa yang akan bertanggung jawab apabila petani mengalami gagal panen atau kerugian ekonomi akibat pencemaran tersebut?
Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban, sementara pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan justru tidak tersentuh pertanggungjawaban.
Polres Aceh Timur Dituntut Buka Suara!
Saiful Anwar meminta Polres Aceh Timur bersama instansi lingkungan hidup dan pemerintah terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pengambilan sampel tanah, air irigasi, serta pengujian laboratorium secara independen.
Ia juga mendesak agar hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka melalui konferensi pers, sehingga masyarakat mengetahui fakta sebenarnya.
“Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Dugaan pungli harus ditelusuri, dugaan pencemaran harus diuji secara ilmiah, dan apabila ditemukan unsur pidana, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai petani menjadi korban, sementara persoalan hukumnya tidak jelas,” tegas Saiful Anwar kepada redaksi ini, Selasa (17/11/2026).
LAKI juga meminta agar dugaan keterlibatan oknum kepolisian diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan internal maupun pengawasan yang berwenang. Tidak boleh ada perlakuan istimewa apabila ditemukan bukti keterlibatan siapa pun.
LAKI Siap Surati Mabes Polri Hingga Komisi III DPR
Saiful Anwar menegaskan, apabila persoalan ini tidak mendapatkan penanganan yang jelas dan transparan, LAKI Aceh Timur akan mengambil langkah kelembagaan dengan menyurati kementerian terkait, Mabes Polri, hingga Komisi III DPR RI.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk meminta pengawasan terhadap dugaan pungli, aktivitas pengeboran minyak ilegal, serta pencemaran lingkungan yang dikeluhkan masyarakat.
Kini publik menunggu jawaban nyata dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak ketika berhadapan dengan hukum. Jika benar ada praktik pungli, aliran setoran, dan aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat, siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Hukum tidak boleh berhenti pada pemeriksaan di atas kertas. Lingkungan harus diselamatkan, petani harus dilindungi, dan dugaan pelanggaran harus diungkap secara transparan.
LAKI Aceh Timur menegaskan: jangan biarkan dugaan kejahatan lingkungan dan pungli menjadi persoalan tanpa ujung, sementara masyarakat terus menanggung akibatnya.
Editor: MS007
Laporan: Saiful LAKI










