Arab Saudi, RADAR 007— Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Raja Agung Nusantara, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga stabilitas nasional dan tidak mudah terprovokasi oleh perkembangan isu terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seruan tersebut disampaikan Raja Agung Nusantara di sela konsolidasi lintas negara DPP GMPRI yang berlangsung di Arab Saudi. Menurutnya, polemik mengenai ijazah Gibran merupakan persoalan yang perlu ditempatkan dalam koridor hukum, konstitusi, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku, sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun perpecahan di tengah masyarakat.
“Kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Jangan sampai masyarakat terkecoh oleh informasi yang belum terverifikasi, potongan narasi, maupun provokasi yang beredar di ruang publik,” ujar Raja Agung Nusantara.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.
Raja Agung Nusantara menilai, putusan dan fakta persidangan tersebut harus dibaca secara utuh dan proporsional. Ia meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sendiri di luar kewenangan lembaga yang berwenang serta memberikan ruang bagi proses hukum dan klarifikasi melalui institusi negara yang memiliki kewenangan.
“Jangan terkecoh dan jangan mudah terprovokasi. Kita harus membedakan antara fakta persidangan, pendapat, tuduhan, dan kesimpulan hukum. Semua harus ditempatkan pada porsinya masing-masing. Kepentingan menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas nasional harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dalam konsolidasi lintas negara tersebut, DPP GMPRI juga menekankan pentingnya peran generasi muda untuk menjadi bagian dari penyelesaian persoalan bangsa secara rasional, kritis, tetapi tetap bertanggung jawab. Menurut Raja Agung Nusantara, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, namun harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum, persatuan nasional, dan ketertiban umum.
Konsolidasi tersebut diikuti Raja Agung Nusantara selaku Ketua Umum DPP GMPRI, Bang Satiri selaku Ketua Umum DPP PERTI, Muhammad Tohir Jaelani dari Korpus BEM SI, Rahman Zarial Amin, SH selaku Ketua DPD GMPRI Sumatra Selatan, Ustaz Khairul Akbar selaku Ketua Cabang GMPRI Luar Negeri Saudi Arabia, serta Bang Imanullah Ali dari DPD GMPRI Lampung.
DPP GMPRI, lanjut Raja Agung Nusantara, akan terus mendorong komunikasi kebangsaan dan konsolidasi pemuda di dalam maupun luar negeri dengan mengedepankan persatuan, stabilitas nasional, supremasi hukum, serta kepentingan masyarakat luas.
“Bangsa ini terlalu besar untuk terseret dalam pertentangan yang tidak produktif. Mari kita kawal setiap persoalan melalui jalur yang benar, tetap kritis, tetapi jangan kehilangan akal sehat dan semangat persatuan Indonesia,” pungkas Raja Agung Nusantara.(Red)
