GOWA, RADAR007.NET — Penanganan kasus dugaan penggelapan 16 dokumen tanah di Polsek Bajeng, Kabupaten Gowa, kini menuai sorotan serius. Hampir setahun sejak laporan polisi diterbitkan, kepastian hukum yang dinantikan pelapor justru belum terlihat jelas. Penetapan tersangka sudah dilakukan, tetapi penahanan belum terlaksana. Lebih mengkhawatirkan, keberadaan barang bukti utama justru dipertanyakan.
Laporan bernomor: LP/B/131/XII/2025/SPKT/POLSEK BAJENG/POLRES GOWA/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 22 Desember 2025 itu diajukan H. Juma’ Gappa. Ia menuduh putri kandungnya, Hasna, menggelapkan 10 lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 6 lembar Akta Jual Beli (AJB) yang sebelumnya dititipkan sebelum dirinya berangkat menunaikan ibadah umrah.
Hasna telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga kini belum dilakukan penahanan dengan alasan tersangka sedang sakit.
Alasan tersebut tentu patut dihormati apabila didukung kondisi medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kuasa hukum pelapor mempertanyakan bukti administrasi medis yang menjadi dasar pertimbangan tersebut.
“Kalau memang tersangka sakit, mana surat keterangan dokter dan rekam medisnya? Kami menghormati sisi kemanusiaan, tetapi proses hukum juga harus berjalan berdasarkan bukti dan aturan yang jelas. Jangan sampai alasan sakit menjadi penghambat tanpa kejelasan administrasi,” tegas Sandi, S.H., kuasa hukum H. Juma’ Gappa dalam konferensi pers di kawasan Bajeng, Sabtu (7/11/2026) kemarin.
Lebih Menggelisahkan: Barang Bukti Sempat Diserahkan, Kemudian Diminta Kembali
Persoalan tidak berhenti pada belum dilakukannya penahanan. Kuasa hukum pelapor juga mengungkap dugaan kejanggalan dalam pengelolaan 16 dokumen tanah yang menjadi objek perkara.
Menurut keterangan pihak pelapor, dokumen yang semestinya diamankan sebagai barang bukti sempat diserahkan penyidik kepada pelapor. Namun, tidak lama kemudian, Kanit Reskrim Polsek Bajeng menghubungi anak angkat H. Juma’ Gappa agar kembali ke kantor polisi.
Di lokasi tersebut, pengacara Hasna disebut telah menunggu. Atas permintaan Kanit Reskrim dengan alasan agar dokumen lebih aman, dokumen-dokumen tersebut kemudian dikembalikan.
Pertanyaannya, atas dasar kewenangan dan prosedur apa dokumen tersebut berpindah tangan? Siapa yang kini menguasainya? Apakah sudah dibuat berita acara penyerahan dan pengamanan barang bukti?
Yang lebih penting, apakah penyidik telah menerbitkan administrasi penyitaan secara resmi?
Ini bukan persoalan dokumen biasa. Sepuluh sertifikat tanah dan enam AJB merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan objek perkara. Karena itu, pengamanan, pencatatan, serta kejelasan penguasaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Jangan Biarkan Kepastian Hukum Kalah Oleh Ketidakpastian
Kuasa hukum pelapor menilai penanganan perkara ini perlu dievaluasi secara serius. Mereka mendesak penyidik segera memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan perkara, dasar belum dilakukannya penahanan, serta status dan keberadaan seluruh dokumen yang dipersoalkan.
“Kami mendesak agar 16 dokumen tanah tersebut segera diamankan melalui prosedur penyitaan yang sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum. Jangan sampai barang bukti utama justru tidak jelas keberadaannya. Ini menyangkut hak klien kami dan kepastian hukum,” tegas Sandi.
Pihak kuasa hukum juga menyatakan akan membawa persoalan ini kepada atasan penyidik serta lembaga pengawasan internal Polri apabila tidak ada langkah konkret dalam waktu yang wajar.
Publik Berhak Bertanya, Polisi Wajib Memberikan Penjelasan
Hampir setahun berjalan, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban:
1. Mengapa tersangka belum ditahan, dan apa dasar pertimbangan hukumnya?
2. Apakah alasan sakit telah dibuktikan melalui dokumen medis yang sah?
3. Mengapa 16 dokumen yang menjadi objek perkara sempat berpindah tangan?
4. Siapa yang saat ini menguasai dokumen-dokumen tersebut?
5. Apakah prosedur penyitaan dan pengamanan barang bukti telah dilaksanakan sesuai ketentuan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan tuntutan transparansi terhadap proses penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari Polsek Bajeng mengenai berbagai keberatan yang disampaikan kuasa hukum pelapor. Pihak kepolisian dan pihak tersangka tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Jangan sampai perkara yang sudah memiliki tersangka justru kehilangan kejelasan dalam penanganan barang buktinya. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan yang diterima dan tersangka yang ditetapkan, tetapi juga proses hukum yang transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
(Timred)










