JAKARTA | RADAR007.NET — Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan normatif. Kepercayaan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, transparansi, profesionalisme, serta keberanian menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Pesan itulah yang menjadi sorotan dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI Jakarta) bertajuk “Dari Riau untuk Indonesia” di Gedung Condet Park, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Mengusung tema “Konsolidasi Kajati ke Akar Rumput dalam Memberikan Kepastian Hukum yang Berkeadilan, Profesional, Berintegritas untuk Masyarakat Riau”, kegiatan ini menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus pengingat bahwa penegakan hukum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar terdengar baik dalam pidato.
GEMARI Jakarta membawa pesan tegas: masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan ketidakpastian; membutuhkan keadilan, bukan perlakuan berbeda; serta membutuhkan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan fakta, aturan, dan integritas.
Kepercayaan Publik Tak Bisa Dibangun dengan Kata-Kata
Persoalan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menjadi salah satu isu penting yang diangkat dalam kerangka dialog tersebut.
Sebab, legitimasi sebuah institusi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga oleh bagaimana kewenangan itu dijalankan dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Transparansi, akuntabilitas, konsistensi penanganan perkara, serta keterbukaan informasi sesuai ketentuan menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam konteks ini, Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan terus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas, sekaligus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat sipil.
GEMARI Jakarta memandang, kritik mahasiswa bukanlah ancaman bagi institusi negara. Sebaliknya, kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme yang bertanggung jawab merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.
Hukum harus berdiri di atas kepentingan keadilan, bukan tunduk pada tekanan atau kepentingan tertentu.
Kori Fatnawi Arahkan Dialog pada Penguatan Kontrol Sosial
Koordinator Nasional GEMARI Jakarta, Kori Fatnawi, S.H., bertindak sebagai moderator dalam dialog yang diarahkan pada pentingnya membangun hubungan konstruktif antara masyarakat dan institusi penegak hukum.
Pembahasan tidak hanya berkutat pada aspek penindakan perkara, tetapi juga menyentuh pentingnya komunikasi publik, kepastian proses hukum, pengawasan masyarakat, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan.
Bagi GEMARI Jakarta, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang ditangani. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap proses berjalan secara profesional, objektif, sesuai aturan, dan menghormati hak-hak setiap pihak.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara.
Pemerhati Kejaksaan dan Tokoh Muda Jadi Bagian Agenda Dialog
Dialog kebangsaan ini dirancang untuk mempertemukan perspektif pemerhati kejaksaan dan tokoh muda nasional dalam membahas penguatan integritas institusi serta partisipasi publik.
Syukri Soleh Sitorus dijadwalkan sebagai pemerhati kejaksaan, dengan perspektif yang diharapkan mencakup pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan.
Sementara itu, Abdul Razak Nasution, tokoh muda nasional, direncanakan memberikan pandangan mengenai peran generasi muda dalam menjaga kehidupan kebangsaan, meningkatkan partisipasi publik, dan mendorong penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan.
Kehadiran berbagai perspektif tersebut diharapkan memperkaya ruang diskusi mengenai hubungan antara integritas institusi, kontrol sosial, dan tanggung jawab generasi muda dalam kehidupan bernegara.
Dukung Penegakan Hukum, tetapi Jangan Bungkam Kritik!
GEMARI Jakarta menegaskan bahwa mendukung institusi penegak hukum tidak berarti menutup mata terhadap persoalan yang membutuhkan evaluasi. Demikian pula, menyampaikan kritik tidak otomatis berarti memusuhi institusi negara.
Dukungan terhadap penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan publik yang sehat.
Dalam konteks Riau, GEMARI Jakarta mendorong Kejaksaan Tinggi Riau untuk terus mengedepankan profesionalisme, integritas, kepastian hukum, dan transparansi sesuai peraturan perundang-undangan.
Setiap penanganan perkara harus berlandaskan fakta dan alat bukti, bebas dari intervensi yang melanggar hukum, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran untuk mengawal prinsip-prinsip tersebut melalui kajian, dialog, penyampaian aspirasi, serta pemantauan kebijakan secara bertanggung jawab.
Kritik yang objektif harus menjadi bahan evaluasi, sedangkan kewenangan penegakan hukum harus disertai pertanggungjawaban. Keduanya merupakan bagian penting dari upaya membangun institusi yang dipercaya masyarakat.
Dari Riau untuk Indonesia: Aspirasi Daerah Tak Boleh Diabaikan
Dialog Kebangsaan GEMARI Jakarta membawa pesan bahwa aspirasi masyarakat daerah layak mendapat perhatian dalam percakapan nasional.
Persoalan kepastian hukum dan keadilan tidak boleh berhenti sebagai wacana di ruang diskusi. Harapan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui komunikasi yang terbuka, mekanisme pengawasan yang tepat, dan perbaikan berkelanjutan.
Gerakan mahasiswa juga dituntut mampu menjaga konsistensi perjuangan. Tidak cukup hanya lantang menyuarakan kritik, tetapi perlu menghadirkan gagasan, argumentasi berbasis fakta, serta solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui dialog ini, GEMARI Jakarta ingin memperkuat perannya sebagai bagian dari masyarakat sipil yang kritis, konstruktif, dan peduli terhadap masa depan penegakan hukum.
“Dari Riau untuk Indonesia” bukan sekadar slogan. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa keadilan, kepastian hukum, dan integritas merupakan harapan masyarakat yang harus terus diperjuangkan.
Pada akhirnya, hukum yang berwibawa bukanlah hukum yang membuat masyarakat takut menyampaikan pendapat, melainkan hukum yang mampu memberikan kepastian, melindungi hak warga negara, serta menumbuhkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Sumber: GEMARI Jakarta
