Luthfi Minta Aduan Warga Direspons Maksimal 24 Jam

Rabu, 30 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG | Radar007.net – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh kritik, saran, dan laporan masyarakat harus mendapat respons cepat. Pemerintah daerah diminta tidak membiarkan aduan warga tanpa kejelasan.

Luthfi menyebut, setiap pengaduan masyarakat maksimal harus sudah mendapat respons dalam waktu 24 jam.

“Tidak ada suatu aduan yang tidak ada juntrungnya, maksimal 24 jam harus segera direspons,” kata Luthfi saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu (30/9/2026).

Menurut Luthfi, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.

Masyarakat, kata dia, dapat menyampaikan aduan melalui Kantor Gubernur maupun Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang tersebar di lima eks karesidenan di Jawa Tengah.

Baca Juga  KPU Batu Bara Apresiasi Pengambilan Sumpah PNS Sekretariat Jenderal KPU RI

Pemprov Jateng juga terus melakukan evaluasi terhadap berbagai layanan publik. Salah satunya melalui pengembangan aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) yang menyediakan akses berbagai layanan sekaligus menjadi saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Selain layanan digital, pemerintah juga menyediakan Rumah Rakyat yang dapat diakses secara offline maupun online melalui JNN. Konsep pelayanan hybrid serta layanan jemput bola turut dikembangkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

DPR RI Soroti Pengawasan Pelayanan Publik

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan, pengawasan pelayanan publik memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia merujuk Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan DPR dan DPRD, bersama Ombudsman serta masyarakat, sebagai bagian dari pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.

Baca Juga  Geng Motor Diduga Mengamuk di Makassar! Mahasiswa Tewas Dibusur dan Dibacik, Remaja 17 Tahun Luka Parah

Menurut Aria, capaian pelayanan publik Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif. Namun, daerah yang memiliki capaian tinggi tetap perlu diperiksa secara lebih mendalam untuk melihat praktik yang berhasil sekaligus menemukan celah yang masih perlu diperbaiki.

“Menurut hemat kami, daerah yang sudah baik perlu diperiksa dengan cara yang lebih jeli, karena di situlah kita belajar apa yang berhasil, sekaligus melihat celah yang sering tertutup oleh angka-angka yang bagus,” ujarnya.

Aria menyebut nilai penilaian Ombudsman terhadap Pemprov Jawa Tengah meningkat dari 73,49 pada 2021 menjadi 93,14 pada 2022, kemudian 94,5 pada 2023, dan 98,21 pada 2024.

Pada 2024, nilai tersebut menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua dari 38 provinsi berdasarkan penilaian yang disebutkan dalam pemaparan tersebut.

Baca Juga  Skor SPI Klaten 73,97, KPK Dorong Pembenahan Sistem Pasca Penindakan

Ia menambahkan, aduan masyarakat, laporan, pemberitaan media mainstream maupun percakapan di media sosial perlu dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi pelayanan publik.

Dari hasil observasi Komisi II DPR RI di sejumlah lokasi, Aria mengatakan terdapat praktik pelayanan yang sudah berjalan baik serta testimoni positif dari masyarakat.

Berita Terkait

Pangdam IV/Diponegoro Sambut Menhan RI di Semarang, Kunjungi Keluarga Korban Heli MI-17
Surat Untuk MAS GIBRAN: Mundur Bukan Berarti Kalah, Tetapi Ada Kehormatan yang Lebih Tinggi dari Sebuah Jabatan
Tak Mau Kecolongan! Kapolres Kudus Kerahkan Kesiapsiagaan Personel, Dalmas Diperkuat
Kajari Makassar Nyatakan Dukungan, Atlantara Siap Kawal Persoalan Pendidikan
Nikmatul Aimah, Satu-satunya Calon Kades Perempuan di Bener ” Bawa Gagasan Desa Wisata dan UMKM Mandiri
Bitcoin Menguat di Tengah Ketidakpastian Global, INDODAX Ingatkan Risiko Investasi
KPK Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator
Istana Berguncang! Prabowo Pecat Listyo dari KSP, Dugaan Penyadapan Presiden jadi Skandal Besar

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:05 WIB

Pangdam IV/Diponegoro Sambut Menhan RI di Semarang, Kunjungi Keluarga Korban Heli MI-17

Sabtu, 14 November 2026 - 08:22 WIB

Surat Untuk MAS GIBRAN: Mundur Bukan Berarti Kalah, Tetapi Ada Kehormatan yang Lebih Tinggi dari Sebuah Jabatan

Senin, 9 November 2026 - 11:27 WIB

Tak Mau Kecolongan! Kapolres Kudus Kerahkan Kesiapsiagaan Personel, Dalmas Diperkuat

Jumat, 6 November 2026 - 12:18 WIB

Kajari Makassar Nyatakan Dukungan, Atlantara Siap Kawal Persoalan Pendidikan

Jumat, 6 November 2026 - 12:02 WIB

Nikmatul Aimah, Satu-satunya Calon Kades Perempuan di Bener ” Bawa Gagasan Desa Wisata dan UMKM Mandiri

Kamis, 5 November 2026 - 22:42 WIB

Bitcoin Menguat di Tengah Ketidakpastian Global, INDODAX Ingatkan Risiko Investasi

Kamis, 5 November 2026 - 19:31 WIB

KPK Lantik Tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

Kamis, 5 November 2026 - 10:49 WIB

Istana Berguncang! Prabowo Pecat Listyo dari KSP, Dugaan Penyadapan Presiden jadi Skandal Besar

Berita Terbaru