BULUKUMBA, Radar007.net – Kebijakan penataan UMKM di kawasan wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, kini menuai polemik. Di balik dalih pemerataan dan penertiban kawasan, muncul keluhan seorang pedagang kecil yang mengaku harus mempertaruhkan usaha yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun.
Pemilik Kedai Nunaf, Nurhikmah Mahmuddin, mempertanyakan kebijakan relokasi lapak usahanya. Ia menilai pemindahan tersebut berpotensi memutus hubungan dengan pelanggan tetap dan mengancam keberlangsungan usaha yang selama ini menjadi sumber penghidupannya.
Persoalannya semakin serius setelah muncul dugaan penggantian atau perusakan gembok lapak tanpa penjelasan yang memadai. Jika dugaan tersebut benar, tindakan itu patut dipertanyakan: apakah prosedur telah dijalankan, siapa yang memerintahkan, dan atas dasar kewenangan apa?
Surat Relokasi Terbit, Pedagang Kecil Pertanyakan Keadilan
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba menerbitkan surat Nomor 800/516.A/DKUKMTK-UKM/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Surat yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Kabid UKM, Suliyati, SE, tersebut memuat kebijakan penataan dan penempatan pelaku UMKM di kawasan Pantai Merpati.
Pemerintah daerah menyebut penataan dilakukan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, pemerataan titik penjualan, serta menghindari penumpukan jenis usaha sejenis.
Dalam surat tersebut, Kedai Nunaf diarahkan ke kontainer 1 B, sementara Kedai Wisha ke kontainer 8 C. Pemindahan dipersiapkan mulai 23 Oktober dan diharapkan rampung 1 November 2026.
Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah pemerintah berwenang menata kawasan wisata. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kebijakan tersebut telah disusun dengan mempertimbangkan nasib pedagang yang terdampak?
Sebab, lapak bagi pedagang kecil bukan sekadar tempat berjualan. Di sanalah modal ditanamkan, pelanggan dibangun, dan penghasilan keluarga dipertahankan.
Nurhikmah pun telah menyampaikan surat keberatan tertanggal 28 Oktober 2026. Ia menilai relokasi berpotensi merugikan usahanya dan mempertanyakan proses sosialisasi maupun musyawarah yang dinilainya belum memadai.
Bantah Tak Pernah Mediasi, Owner Pertanyakan Informasi Yang Sampai ke Bupati
Nurhikmah juga membantah informasi yang menurut pengakuannya menyebut dirinya tidak pernah menghadiri mediasi maupun sosialisasi.
“Saya Owner Kedai Nunaf. Katanya informasi yang sampai kepada Pak Bupati itu saya tidak pernah ikut mediasi. Padahal setiap ada surat yang sampai kepada saya, saya langsung datang ke Dinas Koperasi. Kalau ada informasi, saya pasti datang dan menyampaikan secara langsung,” ungkap Nurhikmah kepada Celebes Post, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan ini memunculkan persoalan serius mengenai akurasi informasi yang diterima pimpinan daerah.
Jika seorang pedagang merasa telah memenuhi undangan dan berulang kali mendatangi dinas terkait, sementara informasi yang beredar justru menyebut sebaliknya, maka perlu ada penjelasan terbuka.
Jangan sampai keputusan pemerintah dibangun di atas informasi yang belum diverifikasi secara menyeluruh.
Dugaan Gembok Diganti, Siapa yang Bertanggung jawab?
Polemik semakin memanas setelah Nurhikmah mempersoalkan dugaan penggantian atau perusakan gembok Kedai Nunaf oleh pihak yang diduga berasal dari lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM.
Hingga kini, dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Namun, ada sejumlah pertanyaan yang tidak boleh diabaikan:
Siapa yang memerintahkan penggantian gembok? Apakah ada surat perintah atau berita acara? Apakah pemilik usaha telah diberi pemberitahuan sebelumnya? Dan apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum serta kewenangan yang jelas?
Jika benar tindakan dilakukan tanpa prosedur dan pemberitahuan yang semestinya, pemerintah daerah harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya.
Penataan kawasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur, apalagi menciptakan kesan bahwa pelaku UMKM dapat diperlakukan secara sepihak.
Isu Persaingan dan Dugaan Kepentingan Pribadi Harus Diuji
Nurhikmah turut menyampaikan dugaan adanya persoalan pribadi dengan pihak tertentu di lingkungan sekitar lokasi usahanya. Ia juga mempertanyakan informasi yang menyebut Kedai Nunaf kerap membuat keributan.
Dirinya membantah tudingan tersebut dan menilai persoalan yang berkembang diduga berkaitan dengan hubungan antarindividu.
Bahkan, muncul dugaan yang disampaikan Nurhikmah mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak tertentu dalam polemik relokasi tersebut.
Namun, dugaan persaingan usaha maupun keterlibatan pihak yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkungan politik tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta.
Justru di sinilah pentingnya pemeriksaan objektif. Pemerintah harus membuka dasar evaluasi, bukti laporan, serta mekanisme pengambilan keputusan agar tidak muncul kecurigaan bahwa kebijakan publik dipengaruhi kepentingan pribadi.
Bupati dan Dinas Terkait Jangan Tutup Mata!
Polemik Kedai Nunaf kini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam melindungi dan memberdayakan UMKM.
Penataan kawasan wisata memang diperlukan. Akan tetapi, penataan yang mengatasnamakan kepentingan umum harus dilaksanakan secara transparan, adil, proporsional, dan tidak mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba perlu memberikan jawaban terbuka atas sejumlah persoalan berikut:
1. Apa hasil evaluasi konkret yang menjadi dasar pemindahan Kedai Nunaf?
2. Apakah seluruh pelaku UMKM mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama?
3. Apakah benar telah dilakukan sosialisasi dan mediasi secara langsung dengan Nurhikmah?
4. Siapa pihak yang memerintahkan dan melaksanakan dugaan penggantian gembok?
5. Apakah terdapat surat perintah dan berita acara atas tindakan tersebut?
6. Apa bukti yang mendasari informasi bahwa Kedai Nunaf sering membuat keributan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewenangan pemerintah, melainkan tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan publik.
Jangan Sampai Penataan Kawasan Berujung Pada Matinya Usaha Rakyat Kecil
Pemerintah boleh menata kawasan wisata. Pemerintah boleh mengatur zonasi. Namun, pemerintah juga wajib memastikan bahwa kebijakannya tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil.
Jangan sampai atas nama pemerataan, justru muncul ketimpangan. Jangan sampai atas nama ketertiban, suara pedagang kecil justru diabaikan.
Kini publik menunggu penjelasan Bupati Bulukumba dan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja. Apakah relokasi Kedai Nunaf benar-benar murni kebijakan penataan UMKM, atau terdapat persoalan lain yang belum dijelaskan kepada publik?
Jangan biarkan pedagang kecil berjuang sendirian menghadapi kebijakan yang menyangkut masa depan penghidupannya.
Celebes Post membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Bupati Bulukumba, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Satpol PP, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Sebab, pemerintah hadir bukan untuk membuat rakyat kecil kehilangan kepastian, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan dengan keadilan.
Enal Karca | Celebes Post – Pewarta Penyambung Lidah Rakyat
Kontributor: Robby Rambi










