radar007.net – Sengketa investasi pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatirangon, Bekasi, memasuki ranah hukum. Nama dr. Rosaline Irene Rumaseuw, M.Kes., yang disebut sebagai Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal PAN, tercantum dalam laporan dugaan tindak pidana penggelapan di Polda Metro Jaya.
Laporan diajukan Arsyad Prayogi pada 13 November 2026 melalui SPKT Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/B/8693/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA
Perkara ini berawal dari kerja sama investasi antara CV Sedulur Papat Sejahtera dan Yayasan Embun Sampari Peduli Papua pada 19 November 2025. Nilai dana yang diklaim telah ditransfer mencapai Rp500,8 juta

Dalam kesepakatan tersebut, para pihak menyetujui skema bagi hasil Rp3 juta per hari operasional atau sekitar Rp72 juta per bulan dengan asumsi 24 hari operasional.
Namun, menurut pelapor, pembayaran bagi hasil tidak terealisasi. Kerja sama kemudian diakhiri pada 20 Januari 2026. Rosaline disebut menandatangani surat pernyataan pengembalian dana investasi dengan tenggat 7 Februari 2026.
Pelapor mengaku baru menerima pengembalian Rp155 juta melalui tiga kali transfer. Dengan demikian, masih terdapat Rp345,8 juta yang menurut pihak perusahaan belum dikembalikan.
Persoalan semakin berkembang setelah muncul informasi mengenai pengalihan pengelolaan operasional dapur kepada pihak lain dengan nilai yang disebut mencapai Rp1,5 miliar. Pelapor meminta kepolisian menelusuri legalitas pengalihan, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran dananya.
Selain laporan pidana, sengketa ini juga bergulir melalui gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 774/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst, terdaftar pada 19 Oktober 2026. Yayasan Embun Sampari Peduli Papua dan Rosaline Irene Rumaseuw tercatat sebagai tergugat.
Melalui proses hukum tersebut, pelapor berharap persoalan pengembalian investasi, pelaksanaan perjanjian, dan pengalihan pengelolaan dapur dapat diungkap secara transparan dan objektif.
Hingga berita ini disusun, seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum. Rosaline Irene Rumaseuw dan pihak yayasan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, serta pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.










