MAKASSAR, Radar007.net – Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Sinjai (DPP HIPPMAS) melalui Kabid Advokasi, Hukum dan HAM, Andi Saeful, memberikan ultimatum keras kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) agar segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dengan nilai anggaran yang diberitakan mencapai Rp243,6 miliar.
Andi Saeful menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara, terlebih anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan petani.
“Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi konsumsi pemberitaan tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Kami memberikan ultimatum kepada Kejati Sulsel agar segera mengambil langkah konkret. Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan bahwa persoalan sedang didalami,” tegasnya, Senin (16/11/2026).
Ia menyampaikan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, kesesuaian spesifikasi barang, hingga mekanisme penyaluran dan penerimaan Alsintan oleh kelompok tani.
Secara khusus, DPP HIPPMAS menyoroti transparansi penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Sinjai. Menurut Andi, masyarakat berhak mengetahui kelompok tani penerima bantuan, jenis dan jumlah alat yang disalurkan, lokasi penerimaan, serta kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
“Jangan sampai bantuan yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan petani justru tidak tepat sasaran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami meminta agar seluruh proses penyaluran dibuka secara transparan dan dapat diuji oleh publik,” lanjutnya.
DPP HIPPMAS juga mendesak Kejati Sulsel untuk menelusuri pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam setiap tahapan pengadaan dan distribusi. Apabila ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, pihak-pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andi Saeful menegaskan, ultimatum ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa terhadap penggunaan anggaran negara. Penegakan hukum tidak boleh berjalan lambat ketika menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya petani yang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah.
“Jika tidak ada perkembangan dan kejelasan penanganan, DPP HIPPMAS akan terus mengawal persoalan ini melalui langkah-langkah advokasi dan pengawasan publik sesuai koridor hukum. Kami tidak ingin persoalan yang menyangkut hak dan kepentingan petani berhenti tanpa pertanggungjawaban,” tutupnya.
DPP HIPPMAS menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Uang negara harus dipertanggungjawabkan, sementara hak petani atas bantuan pemerintah wajib dilindungi.
DPP HIPPMAS
Andi Saeful
Kabid Advokasi, Hukum dan HAM










